Larantuka - Seskab Dipo Alam memberikan reaksi nyaring terkait teguran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada 6 (enam) stasiun televisi yang dinilai tidak proporsional dalam menyiarkan berita politik.
Menurut Dipo dalam kicauan twitternya @dipoalam49 keenam stasiun TV itu adalah
RCTI, MNCTV, Global TV, ANTV, TV One, dan Metro TV pemilik semuanya adalah pimpinan Parpol yang memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan politiknya.
Orang ring 1 di lingkungan Istana Negara ini juga menyesalkan pemberitaan yang sepihak oleh di stasiun TV tersebut seperti contohnya, puluhan ribu rakyat gembira sambut kedatangan Presiden di Madura, tapi oleh TV yang itu - itu (RCTI, MNCTV, Global TV, ANTV, TV One, dan Metro TV ) yang ditayangkan malah demo puluhan mahasiswa, "
Ini modus politik," tulis Dipo dalam kicaunya.
Tak hanya itu Dipo juga mencerca kepada pemilik enam staisun TV itu dengan berkicau bahwa elektibiltas partai dan pencapresannya kecil,tapi karena mereka punya TV menjadikan gaung politiknya bak kodok bangkong gelembungkan tenggorokannya, "
bakal kempes itu," celetuknya.
Walau kinerjanya belum diketahui rakyat, lanjut Dipo Alam, banyak parpol dan capres yang elektabilasnya rendah membuat taktik asal kritik pemerintah di TV-nya hanya akan memperoleh kepuasan sendiri.
Dipo juga menjelaskan dengan beranggapan pesaing pemerintah yang punya kinerja, parpol dan capres yang elektibiltasnya rendah ingin bersanding membesarkan diri di TV-nya sendiri.
Tak hanya itu, Dipo menyindir Surya Paloh dalam kicauannya yang mengatakan "
Ada pimpinan parpol yang punya stasiun TV membawa kebesaran Bung Karno, dengan membonceng gaya orasinya seperti BK, tapi isi pidato kurang namun beritanya besar di TV dia."
"
Pidato pimpinan Parpol pemilik stasiun tv ulas Tritura Bung Karno,isinya normatif,hanya jenaka ingin bedakan dgn Triomacan,besar di tv nya," tambah Dipo dalam kicauannya.
Dikatakanya juga beberapa stasiun TV dipakai kampanye terselubung pemilik atau partainya. "
Dimana pemiliknya ditampilkan sebagai pahlawan yang lain diliput black campaign," jelas dia.
Dari pemantauan tersebut, KPI berkesimpulan keenam lembaga penyiaran tersebut telah dinilai tidak proporsional dalam penyiaran politik, termasuk terdapat iklan politik yang mengandung unsur kampanye.
"
Keenam stasiun TV yang dapat teguran peringatan KPI seluruhnya pemilik saham utamanya yang berafiliasi dengan parpol atau capres yang elektabilitasnya rendah," sergahnya.
"
Pemerintah dikritik sangat boleh, tapi media dan TV kalau dikritik, termasuk ditegur boleh jugakan? Ini negara hukum, ojo dumeh dengan kekuasaan," demikian Dipo.[ach/aktl/rmn]
